Sharing Knowledge Tourism Satellite Account (TSA) bersama Deputi Neraca dan Analisis Wilayah BPS RI

Pertemuan ini dimoderatori oleh Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Yos Rusdiansyah. Hadir dalam pertemuan ini Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Kalsel (online), Kabag Umum dan seluruh Koordinator Fungsi BPS Provinsi Kalsel, Fungsional Ahli Madya non-KF BPS Provinsi Kalsel, serta Fungsional Statistisi di Fungsi Nerwilis, baik dari BPS Provinsi Kalsel maupun BPS Kabupaten/Kota se-Kalsel (online).

Dalam pendahuluannya, Deputi Neraca dan Analisis Statistik, Moh. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa BPS tidak hanya berhenti sebagai lembaga penyedia data statistik berkualitas saja. Namun, BPS harus didorong untuk berperan lebih tinggi lagi, yaitu sebagai decision support yang mampu mendukung apapun kebijakan pemerintah. “Saat ini semua kementerian/lembaga membutuhkan BPS. BPS harus mampu mengambil peran untuk menempatkan diri di posisi yang layak”, ujarnya. Lebih lanjut, Edy Mahmud menguraikan latar belakang lahirnya TSA berawal dari kebutuhan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan data neraca pariwisata yang dapat memetakan supply dan demand pariwisata. Mengingat banyaknya sektor yang terkait dengan pariwisata, seperti jasa pariwisata itu sendiri, hotel, transportasi, dan lain-lain, “Saat ini sulit menghitung berapa share pariwisata di Kalsel karena kegiatan yang terkait ini banyak sekali sehingga TSA ini akan membantu mengukur kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan basis Supply and Use Table (SUT)” ujarnya lagi. Indikator yang dihasilkan dari TSA ini adalah Gross Value Added Tourism Industry (GVATI), Tourism Direct Gross Value Added (TDGVA), dan Tourism Direct Gross Domestic Product (TDGDP).

Dalam kesempatan itu pula Edy Mahmud menyampaikan pentingnya kualitas data yang harus selalu diperhatikan dalam setiap kegiatan BPS. Oleh karena itu ada kegiatan penjaminan kualitas untuk “menggaransi” kualitas produk yang dihasilkan BPS. Edy Mahmud mengingatkan bahwa setiap produsen yang paling penting adalah kualitas produk yang dihasilkan. “Seandainya BPS menghasilkan data yang sama dengan produsen lain, maka yang akan dipilih adalah yang kualitasnya lebih bagus”.

Sebelumnya, Yos Rusdiansyah dalam bagian pengantar mengilustrasikan TSA ini menggambarkan pergerakan pariwisata yang mempunyai daya dorong ke depan (forward linkage) dan ke belakang (backward linkage). Rincian yang terkait permintaan (demand) dari wisatawan dipertemukan dengan supply yang disediakan pemerintah akan memudahkan penghitungan nilai tambah Sektor Pariwisata secara detail. Selanjutnya kebijakan di bidang pariwisata dapat diambil lebih tepat oleh pemerintah daerah sehingga berdampak pada perekonomian Kalsel yang terdongkrak.

Selaku Statistisi Madya di Fungsi Nerwilis, Tita Rosy pada bagian pendahuluan menambahkan, “Sebaiknya data pariwisata tidak semua dibebankan ke BPS, namun Pemda juga harus aware dengan data jumlah restauran, jumlah hotel, serta industri kreatif di daerahnya. Kontribusi pemda terkait dengan Satu data Indonesia harus dioptimalkan”.

Semoga dengan penyempurnaan TSA ini, penyediaan data terkait kepariwisataan dapat lebih lengkap dan berkualitas serta mampu memberikan manfaat berupa masukan bagi pengambil kebijakan untuk pembangunan di Kalimantan Selatan sesuai dengan kekhasannya.