Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Politik dan Keamanan » Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Indikator

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Perdagangan Besar

Hotel dan Pariwisata

Indeks Tendensi Konsumen

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi

Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Indikator 2018-2020


« back

Data series subyek Politik dan Keamanan juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis.


Data Series :
  • 2018-2020
  • 2015-2017
  • 2012-2014
  • 2009-2011
Indikator IDI Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Indikator
201820192020
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat100.0012.5050.00
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan100.00100.00100.00
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat75.00100.0087.50
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat100.00100.0087.50
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama39.1343.4847.83
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama100.00100.00100.00
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama100.00100.00100.00
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok83.3383.3383.33
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok68.7590.63100.00
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok100.00100.0066.67
Hak memilih atau dipilih terhambat92.3197.4497.44
Kurang fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih60.0094.5694.56
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)77.1076.8176.81
Voters Turnout73.9382.6182.61
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi60.6166.6766.67
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan79.3582.6170.65
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan100.00100.00100.00
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu100.0077.2777.27
Kecurangan dalam penghitungan suara100.0087.3487.34
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan84.1583.6092.80
Perda yang merupakan inisiatif DPRD21.0576.9250.00
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif3.577.1457.14
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu100.0057.140.00
Persentase perempuan pengurus partai politik100.00100.00100.00
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN94.7492.1184.21
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah75.00100.0041.66
Keputusan hakim yang kontroversial100.00100.0081.25
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi100.00100.00100.00

Mulai tahun 2015 diterapkan dua indikator baru yaitu: 1. Indikator 25 yang semula laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif menjadi kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 2. Indikator 26 yang semula laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif menjadi upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah

Source Url: https://kalsel.bps.go.id/indicator/34/342/1/indeks-demokrasi-indonesia-menurut-indikator.html

Access Time: May 28, 2023, 11:03 pm

Indikator IDI Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Indikator
201820192020
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat100,0012,5050,00
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan100,00100,00100,00
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat75,00100,0087,50
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat100,00100,0087,50
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama39,1343,4847,83
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama100,00100,00100,00
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama100,00100,00100,00
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok83,3383,3383,33
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok68,7590,63100,00
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok100,00100,0066,67
Hak memilih atau dipilih terhambat92,3197,4497,44
Kurang fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih60,0094,5694,56
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)77,1076,8176,81
Voters Turnout73,9382,6182,61
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi60,6166,6766,67
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan79,3582,6170,65
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan100,00100,00100,00
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu100,0077,2777,27
Kecurangan dalam penghitungan suara100,0087,3487,34
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan84,1583,6092,80
Perda yang merupakan inisiatif DPRD21,0576,9250,00
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif3,577,1457,14
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu100,0057,140,00
Persentase perempuan pengurus partai politik100,00100,00100,00
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN94,7492,1184,21
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah75,00100,0041,66
Keputusan hakim yang kontroversial100,00100,0081,25
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi100,00100,00100,00

Mulai tahun 2015 diterapkan dua indikator baru yaitu: 1. Indikator 25 yang semula laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif menjadi kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 2. Indikator 26 yang semula laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif menjadi upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah


Data Series :
  • 2018-2020
  • 2015-2017
  • 2012-2014
  • 2009-2011

Publikasi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2023 telah terbit, silakan klik link berikut .   

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan (Statistics of Kalimantan Selatan Province)
Alamat : Jl. Soekarno Hatta/Trikora No 7 Banjarbaru, Indonesia Telepon : +62 511 6749001, Fax : +62 511 6749106 Email : bps6300@bps.go.id, bps6300@gmail.com

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Perdagangan Besar

Hotel dan Pariwisata

Indeks Tendensi Konsumen

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan