Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah
angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di
seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat
tiga aspek yang meliputi 11 variabel dan 28 indikator yang diukur dalam IDI. Ketiga
aspek tersebut terdiri atas Kebebasan
Sipil (Civil Liberties), Hak – hak politik (Political Rights), dan
Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Sehingga
hasil IDI dapat menunjukkan tingkat dan perkembangan demokrasi di tingkat
provinsi, membantu perencanaan pembangunan di bidang politik pada tingkat
provinsi., dan nantinya data IDI mampu menunjukkan aspek, veriabel atau
indikator yang tidak/kurang berkembang sebagai penghambat tumbuh kembangnya
nilai-nilai demokrasi, sehingga perlu mendapat perhatian prioritas pemerintah
pusat maupun daerah, dan pemerintah maupun masyarakat dapat mengambil
langkah-langkah kongrit berdasar kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja
provinsi masing-masing di masa mendatang.
Assisten Deputi
Kemenkopolhukam, Dr. Ahmad Kamil, berdiskusi pada acara FGD IDI 2010
Kegiatan yang bertema “Focus Group Discussion IDI 2010†yang dilaksanakan di Rattan In Hotel
Banjarmasin pada, Senin (28/11) kemarin, dibuka Kepala BPS Provinsi Kalsel, Iskandar
Zulkarnain, SE. M.Si dan dihadiri Asissten Deputi Kemenkopolhukam, Dr.Ahmad Kamil,
Kabid Politik Kesbangpolinmas Kalsel,
Akhmad Arifin, Kabid Sosial BPS Provinsi Kalsel, Agnes Widiastuti, S.Si selaku fasilitator,
Supervisor BPS RI, Maman Surahman, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akedemisi,
Organisasi Massa, Kalangan Pemerintah, Unsur TNI, Tokoh Agama dan Masyarakat.
Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Menkopolhukam, Bappenas, Kemendagri dan Badan
Pusat Statistik serta UNDP Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi
Kalsel mengharapkan pada peserta FGD IDI 2010 untuk memanfaatkan forum diskusi
ini sebagai tempat berbagi informasi, saling memberikan masukan yang membangun
untuk penyempurnaan dan perbaikan Indeks Demokrasi Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan.
Adapun tahapan Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia di awali dengan
pengumpulan data baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sumber data
kuantitatif dikumpulkan melalui pemberitaan media surat kabar, dalam hal ini
dipilih Banjarmasin Post. Sedangkan secara kualitatif melalui Focus Group
Discussion (FGD) dan Wawancara mendalam (Indepth Interview).
Hal menarik dalam FGD ini adalah, saat sesi
tanya jawab, munculnya 14 aturan yang membatasi
kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan agamanya, dan
diskriminasi bagi hak-hak perempuan, menjadi pembahasan yang hangat dan sengit
untuk di diskusikan.
§ Foto & Narasi by My
