Senin, 25 Juli
2011, Komisi XI DPR RI melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan dalam rangka konsultasi terkait anggaran Pemerintah Provinsi
setempat. Pertemuan dilaksanakan di gedung Graha Abdi Persada Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalimantan Selatan Drs. H.
Rudy Arifin memberikan sambutan pada pertemuan dengan anggota DPR RI komisi XI
Pertemuan ini
dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Drs. H. Rudi Arifin dan di dampingi
oleh ketua rombongan DPR RI Dr. H. Harry
Azhar Azis, MA. Acara juga dihadiri oleh beberapa pejabat penting lainnya
dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel seperti beberapa Kepala SKPD, pihak
perbankan (Bank Indonesia), beberapa Kepala Badan (BPS, BPKP dan lainnya) serta
BUMD. Acara langsung dibuka oleh
Gubernur Kalsel Rudi Arifin yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kondisi
Kalimantan Selatan secara umum yang meliputi keadaan geografis, penduduk serta
kondisi anggaran pemprov Kalsel.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan
Bambang Pramono, M.Si berjabat tangan dengan Ketua rombongan DPR RI Komisi XI
Dr. H. Harry Azhar Azis, MA.
BPS Provinsi
Kalimantan Selatan berperan aktif dalam penyediaan data yang terpercaya bagi
semua kalangan tidak terkecuali untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, data-data tersebut juga dijadikan acuan dan pendukung untuk
mengambil kebijakan-kebijakan. Hal tersebut senada dengan penuturan Bapak
Gubernur Kalimantan Selatan pada saat pertemuan dengan anggota DPR RI Komisi XI
dimana disebutkan bahwa salah satu bidang yang perlu ditingkatkan anggarannya
adalah bidang kesehatan. Hal ini disebabkan karena angka IPM Kalsel yang
dianggap perlu untuk ditingkatkan lagi khususnya dibidang kesehatan yaitu
komponen angka harapan hidup. Angka harapan hidup sendiri ditentukan oleh
tingkat kesehatan masyarakat, salah satu indikatornya adalah angka kematian
bayi dan angka kematian ibu melahirkan. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan
sendiri kedua indicator tersebut masih tinggi. Oleh sebab itu, perlu
ditingkatkan lagi dengan diadakannya beberapa program yang tentunya membutuhkan
anggaran yang tidak sedikit. Salah satu program yang disebutkan oleh Bapak
Gubernur adalah program �One village one midwife� atau satu desa
satu bidan.
Dengan penuturan
Gubernur tersebut, ini membuktikan bahwa data-data BPS semakin di percaya dan
dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah khususnya
pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.
Pada kesempatan
ini, BPS Provinsi Kalimantan Selatan memberikan kenang-kenangan kepada Anggota
DPR RI Komisi XI beserta jajarannya berupa publikasi Kalimantan Selatan dalam
Angka, Statistik Daerah, Data Strategis BPS Provinsi Kalimantan Selatan serta
booklet data final SP2010 Provinsi Kalimantan Selatan baik berupa hardcopy maupun softcopy.
