Banjarbaru-BPS Provinsi Kalimantan Selatan menerima kehadiran tim Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementrian Pertahanan pada hari Selasa, 28 Juni 2022 dalam rangka audiensi permintaan data untuk menyusun Indeks Pertahanan Wilayah di Kalimantan. Kolonel Sulaiman Nur sebagai peneliti madya Balitbang Kemenhan menyampaikan tujuan kedatangan dirinya dan tim ke BPS Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melihat bagaimana kondisi pertahanan di Pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan. Tujuan tersebut diterima dengan baik oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyiapkan tim untuk menyampaikan data yang diperlukan oleh Balitbang Kemenhan. Najwa Dauli selaku koordinator fungsi IPDS BPS Provinsi Kalimantan Selatan membuka pertemuan dengan penjelasan tentang sumber data yang dikelola oleh BPS yaitu melalui sensus/survei dan data sekunder dari proses registrasi administrasi beberapa instansi.
Acara audiensi dimulai dengan penyampaian mengenai IPM dan Kemiskinan di Kalimantan Selatan oleh Ahmadi Murjani. Dalam paparannya, Ahmadi Murjani menyampaikan beberapa poin penting, diantaranya Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang paling rendah di Indonesia dan Kab. Banjar merupakan wilayah dengan presentase kemiskinan paling rendah di Kalimantan Selatan. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan adalah 71,28 atau masuk dalam kategori tinggi. Dari tiga dimensi pembentuk IPM, hanya satu dimensi dari Kalimantan Selatan yang berada diatas angka nasional, yaitu dimensi standar hidup layak, sedangkan 2 dimensi lainnya yaitu umur panjang dan hidup sehat serta dimensi pengetahuan masih berada dibawah angka nasional.
Setelah penyampaian tentang IPM dan Kemiskinan, audiensi dilanjutkan dengan penyampaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Nurul Sabah sebagai koordinator fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai pembuka paparan, Nurul Sabah menjelaskan bahwa metode penghitungan IDI 2021 berbeda dari metode yang digunakan untuk menghitung IDI pada rentang 2009-2020. Indikator yang digunakan dan dihitung pada metode lama hanya berfokus pada komponen-komponen politik, sedangkan pada metode baru dimasukan indikator yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Perbedaan metodologi ini menjadikan angka IDI 2021 tidak dapat dibandingkan dengan IDI 2009-2020. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 adalah sebesar 79,47 atau masuk dalam kategori sedang dan secara nasional Provinsi Kalimantan Selatan berada pada posisi 20 dari 34 provinsi.
Pemaparan terakhir disampaikan oleh Najwa Dauli terkait data kriminalitas di Kalimantan Selatan yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Dalam paparannya Najwa Dauli menyampaikan bahwa dari data yang ada, Narkoba merupakan salah satu jenis kriminalitas yang dominan di Kalimantan Selatan.
Menanggapi paparan dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Kolonel Sulaiman Nur menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi yang tinggi karena paparan yang diberikan sangat baik dan lengkap.
“Saya sungguh berterimakasih dengan BPS karena paparan yang disampaikan begitu lengkap dan komprehensif. Sangat mendetail” Ungkap Kolonel Sulaiman Nur
Dengan audiensi ini, Najwa Dauli mengungkapkan bahwa BPS berharap dapat membantu Tim Balitbang Kemenhan dalam memahami data BPS, agar tidak salah dalam interpretasi data yang dikeluarkan oleh BPS dan dapat menggali informasi lebih banyak lagi serta BPS juga membukan jalur pelayanan data lainnya melalui website kalsel.bps.go.id dan swalayan data yang dapat diakses setiap saat.