Bertempat di Aria Hotel Banjarmasin,
15-16 Oktober 2012. Fokus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia
(IDI 2011) Kalimantan Selatan dibuka oleh Kepala
BPS Provinsi Kalsel Iskandar Zulkarnain
didampingi Tanno Kamila Helaw, S.T (Tim
IDI BPS RI) dan Agnes Widiastuti (Kabid
Sosial BPS Provinsi Kalsel) sebagai fasilitator FGD.
Kepala BPS
Provinsi Kalsel, Iskandar Zulkarnain saat membuka FGD.
Dalam laporan panitia
penyelenggara oleh Agnes Widiastuti mengatakan
bahwa, peserta Fokus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia
2011 sebanyak 20 orang. Terdiri dari
dinas instansi terkait, perwakilan organisasi massa, LSM, tokoh agama, tokoh
masyarakat, akademisi, perwakilan mahasiswa, anggota DPR, perwakilan Partai dan
perwakilan lainnya yang berkompeten dalam kegiatan Indeks Demokrasi
Indonesia 2011.
Sumber data dalam penghitungan indikator IDI
2011 di Kalimantan Selatan ada 2, yaitu
koran Banjarmasin Post dan Radar Banjarmasin. Namun yang dijadikan dasar
penghitungan hanya koran Banjarmasin Post. Sedangkan Radar Banjarmasin hanya
sebagai data pembanding. Untuk IDI
tahun 2011 jumlah berita yang ditemukan berkaitan dengan indikator IDI sebanyak
917 berita, naik sebesar 67,03% dari tahun 2010 yang hanya 549 berita.
Menurut
Iskandar Zulkarnain, saat membuka IDI 2011. FGD merupakan agenda rutin BPS
setiap tahunnya. Tahapan Penghitungan IDI 2011 di awali dengan pengumpulan data
baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sumber data kuantitatif
dikumpulkan melalui pemberitaan media surat kabar dan secara kualitatif melalui
Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara mendalam (Indepth Interview). Berdasarkan hasil IDI tahun 2010, Kalimantan
Selatan berada di peringkat 9 dari 33 Provinsi. Ini menunjukkan tingkat
demokrasi di Kalimantan Selatan sudah lebih baik dari tahun 2009 yang berada diperingkat
21. Namun pada aspek Kebebasan Sipil di tahun 2010 turun menjadi 67,74%
dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 68,24%. Sehingga perlu dievaluasi dan dipelajari lagi, ucap
Iskandar Zulkarnain.
Fasilitator FGD, Agnes Widiastuti saat
memandu diskusi.
Hal
lain yang lebih menarik adalah saat diskusi. Menurut salah satu peserta dari
Ombudsman Provinsi Kalsel, Noorhalis Majid mengatakan bahwa, titik lemahnya IDI
di Kalimantan Selatan adalah terbitnya Perda-perda bernuansa syariah. Pada
tahun 2011 sudah 25 aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan
masyarakat untuk menjalankan agamanya. Sehingga akan berpengaruh terhadap penghitungan
IDI selanjutnya, ujar Noorhalis.
Foto & Narasi by “My
