Banjarbaru – Menindaklanjuti hasil pemeriksaan kinerja BPK-RI atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalsel dan instansi terkait lainnya nomor LHP 11.C. LHP/XIX.BJM/06/2022 tanggal 10 Mei 2022, maka Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan mengundang BPS, BI, dan instansi terkait untuk mengadakan rapat tim.
Rapat dipimpin oleh Kepala Bappeda provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ir. Ariadi Noor, M. Si dan dihadiri oleh Yos Rusdiansyah, S.E., M.M (Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, dan kepala instansi terkait atau yang mewakili antara lain dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Sosial, Kepala Disdukcapil, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Disnakertrans, Kepala Disperkim, Kepala BPJS Kesehatanl, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Baznas, Kepala DP3A, Kepala Disdikbud, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala DKP, dan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
Dalam rapat tersebut disampaikan temuan BPK-RI untuk ditindak lanjuti dan dibahas bersama, antara lain:
- Pemprov Kalsel belum memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- Pemprov Kalsel belum sepenuhnya melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat hasil.
- Pemprov Kalsel belum memberdayakan masyarakat miskin dengan tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Dalam memenuhi kebutuhan data terutama data-data strategis, data-data yang diminta merupakan data Kemiskinan Makro dari BPS. Data-data tersebut dipaparkan secara sistematis dan komperehensif sehingga informasi yang disampaikan bisa tepat sasaran serta bisa diimplementasikan sebagai tindak lanjut dari temuan BPK-RI.
Melalui kesempatan yang diberikan, Yos Rusdiansyah memberikan sebuah motivasi untuk semua kalangan, baik pejabat pemerintah provinsi & kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat untuk sama2 bergandeng tangan memberikan treatment yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan. Ada beberapa hal yang perlu dicermati menurut beliau:
- Dalam mengatasi kemiskinan harus ada target rumah tangga yang ingin dicapai baik dalam jangka pendek maupun panjang sesuai dengan kondisi anggaran khususnya untuk tahun 2022.
- Treatment untuk masing-masing rumah tangga bisa tidak sama sehingga treatment harus disesuaikan dengan karakteristik miskinnya seperti apa, kemudian harus dilaksanakan secara berkelanjutan, dan terus dimonitor & dievaluasi.
- Kemiskinan ini tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja, tapi harus dikeroyok melalui gabungan beberapa instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dalam hal beasiswa, Dinas Kesehatan dalam hal pengobatan gratis, CSR melalui program pendidikan, dll.
- Income rumah tangga miskin diusahakan untuk dinaikkan bisa seperti melalui UMKM yang padat karya. Sedangkan dari sisi pengeluaran harus ada yang bisa dikurangi seperti biaya pendidikan, pengobatan, air bersih, dll.
- Ciri-ciri orang miskin adalah 4L (the Last, the Least, the Lowest, the Lost). The Last artinya kelompok yang terakhir menikmati hasil pembangunan. The Least maknanya pihak yang paling sedikit menikmati hasil pembangunan. The Lowest bermakna memiliki derajat paling rendah sehingga mengakibatkan mempunyai rasa minder, putus asa, dll. The Lost memiliki makna bahwa orang miskin pada umumnya kehilangan arah, mau melakukan upaya apalagi demi bertahan hidup
- Kalau bisa satu orang dalam satu rumah tangga miskin jadikan satu anaknya Sarjana, yang tentu sebagai sarjana yang handal dan produktif yang diharapkan memberi langkah maju untuk keluarganya dan baik untuk lingkungannya.