Banjarbaru-Dalam rangka asistensi integrasi, kolaborasi dan kebersamaan dalam mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perwakilan pemkab HSS melakukan audiensi di BPS Provinsi Kalimantan selatan, Jumat (22/07). Rombongan dipimpin oleh M. Arliyan Syahrial, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Siti Zainab, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Zainal Abidin, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Arlian menyebutkan bahwa kerjasama Pemkab HSS dengan Badan Pusat Statistik, Baik Provinsi dan Kabupaten, telah berlangsung lama dan berjalan dengan baik. Kunjungan Pemkab HSS ke BPS Provinsi beberapa waktu lalu untuk mendapatkan saran dan masukan terkait penajaman intervensi kebijakan publik di HSS, terutama pengentasanan kemiskinan membuahkan hasil nyata, yaitu penurunan angka kemiskinan dari 5.13 persen (2020) menjadi 4.84 persen (2021). Pencapaian pemkab dalam menurunkan kemiskinan di saat pandemi mendapat apresiasi oleh BAPPENAS RI dihadapan Presiden RI. Prestasi ini tentu tidak lepas dari peran Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjelaskan dan menelaah kondisi serta penyebab kemiskinan di wilayah HSS, jelas Arliyan.
Salah satu kebijakan penajaman intervensi adalah melalui peningkatan pemanfaatan data dalam perencanaan kebijakan (Evidence-based policy making). Pemkab HSS telah melakukan upaya integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data kependudukan dari Dukcapil, data siswa dari Dapodik, data EMIS dari Kemenag. Keterpaduan data ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Lebih lanjut, Arliyan mengharapkan masukan dari BPS untuk intervensi kebijakan yang akan datang dalam rangka mencapai tingkat kemiskinan ekstrem di HSS nol persen.
Berbagai masukan disampaikan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Yos Rusdiansyah), Kepala Bagian Umum (Ahmad Mudzakkir), dan Para Statistisi Madya. Masukan tersebut antara lain: penguatan monitoring dan evaluasi program, menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pusat rujukan kesehatan untuk wilayah banua 6 dan sekitarnya, Penguatan penerapan regulasi perkawinan usia dini, peningkatan partisipasi sekolah perempuan, peningkatan potensi penduduk usia muda untuk mendukung digitalisasi ekonomi, serta menjalankan program pengetasan kemiskinan yang inklusif dimana program tidak hanya ditujukan kepada penduduk miskin saja tetapi juga penduduk rentan miskin dan menengah keatas.
Sebagai penutup, Yos mengapresiasi keberhasilan Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memadukan dan menfaatkan data DTKS. Arliyan juga berterimakasih atas waktu dan masukan yang diberikan oleh BPS yang sangat bermanfaat dalam penyusunan strategi dan kebijakan di Hulu Sungai Selatan.
